KLIKBMR.NEWS, KOTAMOBAGU-Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Hal ini ditunjukkan melalui sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis daerah Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan pemaparan paket strategis yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotamobagu bersama Kejari di Aula PUPR, Senin (16/3/2026).
Dalam pemaparan tersebut, sejumlah proyek dengan nilai miliaran rupiah disampaikan secara terbuka. Di antaranya optimalisasi Gelanggang Olahraga Ambang Kotamobagu Tahap I senilai Rp7 miliar, pembangunan lanjutan Alun-alun Paloko Kinalang sebesar Rp1 miliar, serta berbagai program peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah titik.
Keterlibatan aparat penegak hukum sejak tahap awal perencanaan dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan meminimalisir potensi penyimpangan anggaran. Selain itu, langkah ini juga menjadi bentuk transparansi pemerintah daerah dalam menjawab tuntutan publik terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kotamobagu, Haris Momintan, menyampaikan bahwa pendampingan dari Kejari merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pendampingan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dengan adanya pendampingan hukum, diharapkan seluruh proyek strategis daerah dapat terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sinergi antara Pemkot Kotamobagu dan Kejari ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi yang terus didorong pemerintah daerah.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menempatkan integritas dan pengawasan hukum sebagai pilar utama dalam setiap program strategis.
Langkah ini sekaligus menjadi indikator bahwa arah kebijakan pembangunan di Kotamobagu semakin menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
